 |
| Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Nasdem M. Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. Media Center Nasdem) |
SATUHABAR.COM, KALSEL - Banjarmasin - Ketua Komisi II DPR RI, Rifiqinizamy Karsayuda, mendukung kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang memperbolehkan rapat di hotel, selama tetap mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
"Menurut kami patut kita sambut positif sepanjang semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Rifqi.
Politisi asal Kalsel itu menilai, kebijakan tersebut penting untuk mendukung sektor industri perhotelan yang terimbas pandemi, khususnya di sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).
"Langkah tersebut diambil sebagai strategi pemulihan ekonomi, khususnya untuk industri perhotelan dan MICE yang lesu karena kebijakan efisiensi anggaran," tambahnya.
Namun, ia menekankan bahwa rapat di hotel harus tetap mengutamakan urgensi dan prioritas anggaran. Kepala daerah diharapkan bijak dalam merencanakan kegiatan tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
"Kami berharap kepala daerah dapat memastikan bahwa kegiatan rapat di hotel merujuk pada urgensi prioritas, sehingga penggunaan anggaran dapat efektif," jelasnya.
Selain itu, Rifqi menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang matang. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana dengan efisien, baik untuk kegiatan bimbingan teknis maupun rapat yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. "Penting bagi Pemda untuk tidak hanya mengandalkan kebutuhan sesaat, tetapi memperhitungkan dampak jangka panjang," ujarnya.
Rifqi juga mengingatkan bahwa sektor swasta perlu dilibatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. "Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memastikan efisiensi anggaran dan manfaat langsung bagi publik," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Politisi Nasdem itu berharap sektor MICE dapat kembali berkembang, mendatangkan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi sektor perhotelan dan pariwisata lokal.
"Kebijakan itu juga memberikan keuntungan bagi sektor perhotelan yang membutuhkan pemulihan pasca-pandemi," tambahnya.
Pada akhirnya, Rifqi mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran negara.
"Kami berharap kebijakan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan negara, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran," pungkasnya. (*)
(sal/satuhabar)
