 |
| Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi |
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, mengatakan bahwa saat ini pelayanan kesehatan di daerah membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang lebih memadai, khususnya dokter spesialis dan tenaga medis pendukung.
“Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang optimal
, banyak hal yang harus kita lengkapi. Saat ini kita masih kekurangan dokter spesialis serta tenaga pendukung medis. Karena itu, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati tentang bantuan tugas belajar bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan,” ujar Umar Kaderi di Sampit, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, program bantuan pendidikan ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah daerah di bidang kesehatan. Melalui program tersebut, dokter yang mendapat bantuan biaya pendidikan wajib mengabdi kembali di Kabupaten Kotim selama 15 tahun setelah menyelesaikan studi.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Kalau kita tidak mulai sekarang, beberapa tahun ke depan kita akan terus kekurangan dokter spesialis. Mereka yang kami biayai nantinya wajib kembali mengabdi di Kotim selama 15 tahun sesuai perjanjian,” jelasnya.
Umar menyebutkan, saat ini sudah ada enam dokter yang mendaftar, baik dari kalangan PNS maupun non-PNS. Mereka berasal dari berbagai bidang spesialisasi seperti obstetri dan ginekologi (obgyn), jantung, rehabilitasi medik, dan saraf.
“Dokter-dokter yang mendaftar ini kami seleksi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit di daerah, terutama RSUD dr Murjani, RS Pratama Samuda, dan RS Parenggean. Spesialisasi yang kami prioritaskan adalah bedah saraf, jantung, radiologi, dan patologi klinik,” tambahnya.
Umar menjelaskan, kebutuhan dokter bedah saraf menjadi yang paling mendesak saat ini. Berdasarkan data RSUD dr Murjani, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes termasuk dalam daftar 10 besar kasus terbanyak yang ditangani rumah sakit tersebut.
“Kasus bedah saraf sangat krusial karena memiliki waktu penanganan yang singkat. Kalau ada dokter bedah saraf di sini, pasien bisa segera ditangani tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Saat ini kami sudah memiliki fasilitas CT Scan dan dokter radiologi, sehingga kalau ada pembekuan darah di otak atau stroke, bisa langsung dilakukan tindakan,” tutur Umar.
Ia menambahkan, program pendidikan dokter spesialis ini akan mulai dijalankan pada tahun 2026, setelah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rancangan APBD 2026.
“Kami masih berdiskusi dengan TAPD untuk finalisasi anggaran. Estimasinya, satu dokter membutuhkan biaya sekitar Rp100 juta per tahun. Kalau ada sepuluh dokter, berarti sekitar Rp1 miliar per tahun. Angka ini masih sangat rasional bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Kotim berkomitmen menjadikan program pendidikan dokter spesialis ini sebagai prioritas utama.
“Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan tidak bisa dilihat hasilnya secara cepat. Tapi jika tidak dimulai sekarang, kita akan terus tertinggal. Dengan adanya program ini, kita harapkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kotim semakin meningkat,” pungkas Umar Kaderi. (*)
(sal/satuhabar)