Pertumbuhan Perbankan di Kalteng Tetap Solid, Kredit Tembus Rp51 Triliun

Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz.


SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangkaraya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah melaporkan kinerja sektor perbankan di provinsi ini menunjukkan perkembangan yang konsisten hingga pertengahan tahun 2025.

Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan hingga posisi Juni 2025, aset bank umum tercatat mencapai Rp91,46 triliun. Angka ini naik 13,10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp80,87 triliun.

“Capaian ini memperlihatkan bahwa industri perbankan di Kalimantan Tengah masih ekspansif dan tumbuh sehat,” ujarnya dalam kegiatan Media Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan Triwulan III di Palangka Raya, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 12,33 persen dari Rp44,91 triliun menjadi Rp49,98 triliun. Sementara total kredit yang berhasil disalurkan perbankan mencapai Rp51,20 triliun, naik 6,07 persen secara tahunan atau bertambah sekitar Rp2,93 triliun dibandingkan Juni 2024.

Meski rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) naik dari 1,67 persen menjadi 1,94 persen, Primandanu menegaskan angka tersebut masih tergolong aman karena masih jauh di bawah ambang batas 5 persen.

Jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar masih terserap di bidang pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan nilai Rp14,83 triliun atau hampir 29 persen. Diikuti kredit untuk kepemilikan peralatan rumah tangga sebesar Rp14,22 triliun (27,78 persen), serta sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp9,55 triliun (18,65 persen).

Adapun berdasarkan skala usaha, kredit non-UMKM masih mendominasi dengan total Rp32,77 triliun atau sekitar 64 persen. Sisanya tersalurkan ke sektor UMKM yang terdiri dari kredit mikro 17,09 persen, usaha kecil 12,47 persen, dan menengah 6,43 persen.

Primandanu menambahkan, OJK bersama pemangku kepentingan terus berupaya memperluas inklusi keuangan agar layanan perbankan lebih mudah diakses masyarakat. “Pemerataan akses keuangan sangat penting untuk memperbesar peluang usaha, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)


(sal/satuhabar)

Lebih baru Lebih lama