 |
| Kepala Kanwil KemenHAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, dalam Rapat Pemantauan dan Koordinasi HAM di Wilayah yang digelar di Aula Mentaya, Jumat (28/11/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat pemenuhan hak atas pendidikan melalui penyelenggaraan Rapat Pemantauan dan Koordinasi HAM di Wilayah yang digelar di Aula Mentaya, Jumat (28/11/2025).
Salah satu fokus utama pembahasan ialah keberlanjutan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Palangka Raya sebagai bentuk pendidikan alternatif yang inklusif bagi kelompok rentan.
Kepala Kanwil KemenHAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, menekankan bahwa pendidikan merupakan elemen fundamental dalam pemajuan HAM dan harus dapat diakses oleh seluruh warga negara, terutama kelompok yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi.
“Pemajuan HAM bukan hanya sebatas perlindungan, tetapi bagaimana memastikan kesempatan yang setara, terutama dalam pendidikan. Pendidikan menjadi fondasi pemberdayaan dan mobilitas sosial,” ujar Kristiana.
Sekolah Rakyat Dinilai Sebagai Model Pendidikan Inklusif Berbasis Komunitas
Kristiana menilai Sekolah Rakyat di Palangka Raya sebagai inovasi strategis yang menunjukkan kuatnya peran masyarakat sipil dalam menyediakan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dan integrasi program ini ke dalam Rencana Aksi Daerah HAM.
Beberapa langkah yang disorotnya antara lain pemetaan kebutuhan siswa, dukungan legalitas, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, serta penyiapan kebijakan keberlanjutan program.
Pada sesi selanjutnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Roly Irhamna, memaparkan materi mengenai urgensi pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan sejumlah data nasional yang menggambarkan risiko tingginya kemiskinan turun-temurun akibat rendahnya akses pendidikan.
“Lebih dari 64 persen anak keluarga miskin berpotensi tetap berada dalam kemiskinan bila tidak mendapat intervensi pendidikan. Selain itu, ribuan siswa lulus SMP tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah meningkat di semua jenjang,” jelas Roly.
Dalam paparannya, ia turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. “Kemiskinan bisa mewariskan ketakutan, tapi pendidikan mewariskan harapan,” kutip Roly.
Asrama Sekolah Rakyat Jadi Model Pendidikan Gratis dari SD hingga SMA
Sekolah Rakyat Palangka Raya saat ini beroperasi sebagai sekolah berasrama yang memberikan akses pendidikan gratis setingkat SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta kelompok rentan. Program ini juga dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai komunitas, kemandirian, dan karakter.
Rakor yang digelar Kanwil KemenHAM Kalteng diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemkot Palangka Raya agar Sekolah Rakyat dapat masuk dalam kerangka kerja pemenuhan HAM khususnya hak pendidikan serta program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng, Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, serta para guru dan kepala sekolah yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (*)
(dho/satuhabar)