 |
| Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung dan Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Bawi Bahalap, Kantor DP3APPKB Provinsi Kalteng, Rabu (19/11/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kembali komitmennya mempercepat pembangunan kesetaraan gender di seluruh kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Bawi Bahalap, Kantor DP3APPKB Provinsi Kalteng, Rabu (19/11/2025).
Acara yang melibatkan perwakilan OPD dari 14 kabupaten/kota itu dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menyatakan bahwa kesenjangan gender masih terlihat di sejumlah sektor pembangunan sehingga penyelarasan kebijakan hingga tingkat daerah menjadi kebutuhan mendesak.
“Rakor ini memiliki arti strategis untuk menyatukan langkah percepatan kesetaraan gender. Kita masih menghadapi disparitas di berbagai bidang, sehingga kebijakan responsif gender harus diperkuat,” ujar Leonard.
PUG Bukan Hanya Urusan Satu Dinas
Leonard menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan amanat nasional yang melekat pada seluruh perangkat daerah, bukan hanya DP3APPKB.
“PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Semua OPD wajib memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap program,” tekannya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan PUG, termasuk aktivasi Pokja PUG dan focal point di tiap perangkat daerah agar koordinasi dan pendampingan berjalan lebih optimal.
Harapan Hadirnya Rencana Aksi Konkret
Melalui rakor ini, Pemprov mengharapkan setiap kabupaten/kota mampu menyusun langkah tindak lanjut yang seragam dan terukur untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan kesetaraan gender di Kalteng.
“Kami berharap rakor ini menghasilkan agenda aksi yang konkret demi mempercepat implementasi PUG di seluruh daerah,” kata Leonard.
DP3APPKB Tekankan Penyelarasan Kebijakan Daerah
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor didasari sejumlah regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 serta Perda Kalteng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.
Linae menyebutkan, tujuan utama rakor ini meliputi:
-
penyelarasan kebijakan dan program kesetaraan gender antarlevel pemerintahan,
-
penguatan peran OPD penggerak dan Pokja PUG,
-
peningkatan kemampuan teknis peserta terkait indikator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan penyusunan RAD Kesetaraan Gender.
Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber dari unsur Bapperida Provinsi, DP3APPKB, dan Fasilitator PUG yang memaparkan kebijakan, strategi, serta berbagai praktik terbaik pelaksanaan PUG di daerah.
60 Peserta Hadir, Dorong Sinergi Lintas Sektor
Sebanyak 60 peserta dari Dinas P3APPKB dan Bapperida kabupaten/kota mengikuti kegiatan tersebut. Linae berharap forum ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi strategis yang mempercepat terwujudnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender di Kalimantan Tengah. (*)
(dho/satuhabar)