Dinamika Sosial Ekonomi Kotim Masih Jadi Tantangan pada 2025

Pj. Sekda Kotawaringin Timur, Umar Kaderi.

SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menghadapi tantangan serius di sektor kesejahteraan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di daerah ini tercatat mengalami kenaikan, sehingga menempatkan Kotim sebagai salah satu dari empat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 1.010 jiwa. Persentasenya naik dari 5,66 persen pada 2024 menjadi 5,83 persen atau setara dengan 27.700 jiwa pada 2025.

“Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, Kotim berada di peringkat keempat kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah,” ujar Umar, Senin, 15 Desember 2025.

Ia menjelaskan, tidak semua daerah mengalami tren serupa. Enam kabupaten di Kalteng justru berhasil menekan angka kemiskinan sepanjang 2025, yakni Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya. Namun, beberapa wilayah lainnya mengalami peningkatan, termasuk Kotim bersama Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Mandau, Katingan, Pulang Pisau, serta Kota Palangka Raya.

Secara agregat, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan tipis. Pada 2024 berada di angka 5,17 persen dan meningkat menjadi 5,19 persen pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan menempati posisi pertama dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 6,72 persen. Disusul Murung Raya 6,19 persen, Barito Timur 6,10 persen, dan Kotawaringin Timur di urutan keempat dengan 5,83 persen.

Umar menegaskan, kenaikan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan akan terus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan program-program yang sejalan dengan kebijakan nasional. Fokusnya adalah membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan kelompok rentan,” pungkasnya. (*)

(sal/satuhabar)