 |
| Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng sekaligus membuka Rapat Koordinasi Capaian Pembangunan Fisik APBD Semester II, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (03/12/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rangkaian rapat strategis terkait evaluasi dan percepatan pengelolaan anggaran tahun 2025. Agenda tersebut meliputi Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober 2025, Rapat Koordinasi Capaian Pembangunan Fisik APBD Semester II, serta Rakor Pengendalian APBN bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga/balai se-Kalteng. Seluruh kegiatan dipusatkan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (03/12/2025).
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, membuka kegiatan tersebut mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam kesempatan itu, Sunarti membacakan sambutan tertulis Gubernur dan menegaskan kembali arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedalaman.
“Kami bersama Wakil Gubernur berkomitmen memperkuat pembangunan yang merata dan berkeadilan. Visi pembangunan Kalteng berlandaskan pada upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalteng menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Sunarti.
Gubernur juga menautkan arah pembangunan daerah dengan agenda nasional. “Untuk mendukung terwujudnya visi misi kami dan juga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat menjadi kunci. Rakor ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi realisasi anggaran di wilayah Kalimantan Tengah hingga Oktober 2025,” tegasnya.
Sementara itu, Sunarti menekankan bahwa forum evaluasi bukanlah ruang untuk saling menyalahkan, melainkan wadah memperbaiki tata kelola anggaran. Ia menuturkan bahwa langkah korektif dan percepatan harus dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan maksimal.
“Rakor ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk melakukan langkah perbaikan dan percepatan guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian rakor dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal. Forum ini menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan pelaksanaan APBN dan APBD berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
(dho/satuhabar)