Serapan Anggaran Kalteng Belum Optimal, Pemprov Genjot Percepatan di Akhir Tahun

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Akhmad Husain saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, pada Rabu (03/12/2025).


SATUHABAR.COM, KALTENG - Palanghka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan perlunya percepatan realisasi anggaran 2025 setelah capaian hingga akhir Oktober masih jauh dari target. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang digelar di Palangka Raya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, menyebut rakor tersebut dilaksanakan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana. “Rakor ini kita selenggarakan untuk memantau perkembangan realisasi, baik fisik maupun keuangan, sekaligus mempercepat serapan agar sesuai target tahunan,” ujarnya.

Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan proyeksi serapan bertahap. “Target kami jelas, yaitu 20 persen pada triwulan pertama, 50 persen pada triwulan kedua, 85 persen pada triwulan ketiga, dan 100 persen pada akhir tahun. Ini harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Data per 31 Oktober 2025 menunjukkan realisasi keuangan APBD Provinsi Kalteng baru mencapai 61,28 persen dari total pagu Rp 8,95 triliun. Angka ini masih menyisakan deviasi signifikan, yakni minus 28,72 persen dari target 90 persen. Realisasi fisik tercatat 67,64 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian rata-rata berada di angka 57,04 persen dari pagu Rp 26,2 triliun, dengan realisasi fisik 62,24 persen.

Meski serapan belanja masih rendah, penerimaan pendapatan menunjukkan tren lebih positif. Pemprov mencatat realisasi pendapatan 75,43 persen, sementara kabupaten/kota mencapai 78,38 persen.

Rakor tersebut juga menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalteng, Herry Hernawan, yang mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran. “Belanja daerah memiliki dampak signifikan bagi ekonomi. Karena itu, realisasi yang cepat dan efektif harus menjadi prioritas,” katanya.

Lebih baru Lebih lama