 |
| Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PURUK CAHU - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030 sebagai dasar memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah.
Menurut Bebie, penyusunan dokumen tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan yang jelas dalam mengantisipasi berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Murung Raya.
"Kami di DPRD sangat mengapresiasi penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini. Dokumen tersebut harus menjadi acuan dalam setiap perencanaan pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat dan kondisi wilayah," ujar Bebie di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026).
Politisi DPRD Murung Raya itu menilai, kondisi geografis Murung Raya yang didominasi kawasan hutan, perbukitan, dan aliran sungai membuat daerah ini memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan mitigasi.
"Kajian risiko bencana tidak boleh hanya menjadi dokumen pelengkap administrasi. Hasilnya harus diterapkan dalam penyusunan tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga penyusunan program perlindungan masyarakat sehingga risiko bencana dapat diminimalkan sejak awal," katanya.
Bebie juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi teknis, akademisi, hingga masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan dokumen tersebut. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan. (*)
(nash/satuhabar)
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Murung Raya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pengurangan risiko bencana, termasuk melalui penganggaran maupun pengawasan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"DPRD tentu akan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Yang terpenting, hasil kajian ini benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumen yang disimpan tanpa implementasi," tegasnya.
Bebie berharap penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana 2026–2030 mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diintegrasikan ke dalam seluruh sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, Murung Raya akan semakin siap menghadapi potensi bencana sekaligus mewujudkan pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat.
"Harapan kami, setiap program pembangunan di Murung Raya ke depan sudah berbasis mitigasi bencana. Dengan perencanaan yang matang, kita tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," pungkasnya. (*)
(faidh/satuhabar)