 |
| Juru Bicara Fraksi PKB, Akhirudin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PURUK CAHU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Akhirudin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026). Meski memberikan persetujuan, Fraksi PKB turut menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.
Menurut Akhirudin, sektor pendidikan masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait kedisiplinan tenaga pendidik yang bertugas di desa-desa terpencil. Fraksi PKB mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memperkuat sistem pengawasan terhadap kehadiran guru sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
"Kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih intensif melakukan monitoring terhadap kehadiran dan keaktifan guru di wilayah pelosok. Anak-anak di desa terpencil memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas," ujar Akhirudin.
Selain pendidikan, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Dinas Kesehatan diminta secara rutin melakukan evaluasi terhadap kehadiran tenaga kesehatan di puskesmas pembantu maupun pos pelayanan kesehatan desa agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh layanan medis.
Tak hanya itu, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang kini mulai mengancam kalangan pelajar. Menurut Akhirudin, langkah edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
"Bahaya narkoba saat ini tidak lagi hanya menyasar orang dewasa, tetapi sudah mulai masuk ke lingkungan pendidikan. Karena itu kami berharap sosialisasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dilakukan sejak dini di sekolah-sekolah," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Murung Raya tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKB juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Akhirudin menilai capaian tersebut menjadi bukti adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel serta hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
"Opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Fraksi PKB pun mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan, kantor, hingga unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Mari bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Murung Raya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat membangun daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan," pungkas Akhirudin. (*)
(faidh/satuhabar)