 |
| Suasana saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang dirangkai dengan dialog interaktif, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia Ahmad Zabadi menegaskan pentingnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional melalui pembangunan berbasis desa. Desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Penguatan ekonomi desa akan membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Ahmad menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong hadirnya koperasi yang mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga mengajak pemerintah desa untuk terus menggali potensi unggulan daerah masing-masing. Inovasi dan kreativitas dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Rakerda APDESI Kalteng 2026 menjadi wadah diskusi berbagai strategi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan. Para kepala desa diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, pembangunan ekonomi berbasis desa diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. (*)
(dho/satuhabar)