 |
| Audiensi BADKO HMI Kalsel dengan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, untuk membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Kalsel. (Dok. Rilis/Borneotrend) |
SATUHABAR.COM, KALSEL - BANJARMASIN – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar audiensi dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, guna membahas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari dugaan praktik mafia BBM hingga antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI Kalsel menilai distribusi BBM bersubsidi masih menyisakan banyak persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Selain kelangkaan yang kerap terjadi, organisasi mahasiswa itu juga menyoroti dugaan pelangsiran serta penyalahgunaan distribusi yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat maupun aktivitas perekonomian daerah.
Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, mengatakan persoalan BBM subsidi tidak bisa terus berulang tanpa langkah penyelesaian yang nyata. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran serta memberikan tindakan tegas terhadap setiap praktik yang menghambat hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi.
Ia menambahkan, audiensi tersebut diharapkan menjadi awal dari upaya bersama untuk mengurai persoalan hingga ke akar penyebabnya. Abdi menegaskan pihaknya siap memberikan masukan secara objektif sekaligus mengawal proses penyelesaian agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Menanggapi hal itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan menekankan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi harus diawali dengan pemetaan masalah secara menyeluruh. Menurutnya, memahami sumber persoalan menjadi langkah penting agar kebijakan maupun tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
Kapolda juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh pihak terkait, seperti Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat. Ia berharap komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan solusi komprehensif untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi, mengurangi potensi penyimpangan, serta mengakhiri kelangkaan yang selama ini menjadi perhatian publik di Kalsel. (*)
(yus/satuhabar)