 |
| Anggota DPRD Kotim, Eddy Mashamy |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah segera mengambil langkah penanganan terhadap pendangkalan Sungai Hantipan yang kembali menghambat transportasi masyarakat saat musim kemarau. Pengerukan alur sungai dinilai menjadi solusi mendesak agar aktivitas warga kembali berjalan lancar.
Anggota DPRD Kotim, Eddy Mashamy, mengatakan Sungai Hantipan merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, menuju Samuda dan Kota Sampit. Namun, setiap musim kemarau debit air terus menurun sehingga menyulitkan lalu lintas perahu motor atau kelotok.
Menurut Eddy, hingga 12 Juli 2026 wilayah Pulau Hanaut telah sekitar 10 hari tidak diguyur hujan. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan air di saluran kerukan Sungai Hantipan terus menyusut dan sejumlah titik menjadi dangkal.
“Akibatnya kelotok yang melintas sering kandas. Bahkan penumpang harus turun untuk bersama-sama mendorong perahu agar bisa melewati bagian sungai yang surut,” ujarnya.
Ia menjelaskan persoalan tersebut bukan hanya terjadi tahun ini, melainkan hampir selalu berulang setiap musim kemarau. Karena itu, DPRD Kotim telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Perhubungan agar segera melakukan penanganan.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah untuk mendorong pemerintah provinsi mempercepat penyelesaian masalah tersebut, mengingat lokasi Sungai Hantipan berada di kawasan perbatasan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sebagai wakil masyarakat Dapil III, Eddy menegaskan dirinya berkewajiban menyampaikan aspirasi warga agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu mendapat perhatian serius. Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan rapat dengar pendapat bersama BWS dan PUPR guna mencari solusi yang dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, pengerukan atau pendalaman alur Sungai Hantipan menjadi langkah paling mendesak untuk mengembalikan kelancaran transportasi air. Di samping itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembangunan pelabuhan apung apabila memungkinkan guna mendukung aktivitas masyarakat.
Eddy menambahkan, berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sekitar tiga bulan ke depan. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah antisipasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kebijakan instansi terkait.
Ia juga mengingatkan bahwa meski terdapat jalur alternatif menuju Sampit, seluruhnya memiliki kendala tersendiri. Jalur melalui Laut Jawa dinilai berisiko bagi perahu berukuran kecil karena gelombang cenderung lebih tinggi saat musim kemarau. Sementara rute melalui Pagatan, Katingan Kuala, Tewang Kampung hingga Kereng Pangi membutuhkan waktu perjalanan lebih lama dengan biaya yang lebih besar.
Karena itu, masyarakat Mendawai dan sekitarnya tetap mengandalkan Sungai Hantipan sebagai jalur utama menuju Sampit, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Harapan kami ada langkah nyata agar persoalan ini tidak terus berulang setiap musim kemarau, karena masyarakat sangat bergantung pada jalur Sungai Hantipan,” tutupnya.(*)
(sal/satuhabar)