 |
| Juru Bicara Fraksi PKS, Fitriadi, menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PURUK CAHU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa agar benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Fitriadi, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026). Ia menegaskan, terdapat empat catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Fitriadi, program bantuan pendidikan bagi mahasiswa merupakan kebijakan yang sangat positif. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Fraksi PKS, masih ditemukan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan tersebut.
"Program bantuan kuliah ini sangat membantu masyarakat. Akan tetapi, kami berharap pemerintah lebih selektif dalam proses penyalurannya agar mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu tidak justru terlewat sebagai penerima manfaat," ujar Fitriadi.
Ia menjelaskan, saat ini mahasiswa program reguler memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp15 juta per tahun, sedangkan mahasiswa nonreguler menerima bantuan sebesar Rp7 juta per tahun. Karena itu, proses verifikasi data penerima dinilai perlu diperkuat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pemeliharaan berbagai fasilitas umum di Kabupaten Murung Raya. Menurut Fitriadi, sejumlah infrastruktur memerlukan perhatian lebih, mulai dari jalan dan jembatan hingga sarana penunjang pelayanan publik.
"Kami berharap pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap perawatan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, lampu di Jembatan Merdeka, lampu lalu lintas, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, puskesmas pembantu, hingga rumah ibadah agar tetap berfungsi dengan baik," katanya.
Fraksi PKS juga mengangkat persoalan penyediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Puruk Cahu. Menurut Fitriadi, pelayanan air bersih perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Persoalan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah. Kami melihat masih banyak warga yang belum menikmati layanan air bersih yang mengalir secara optimal ke rumah-rumah mereka. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah," tegasnya.
Di bidang keagamaan, Fraksi PKS menilai masih terdapat kekurangan tenaga penyuluh agama serta minimnya jumlah guru madrasah dan tenaga pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
"Kami mendorong Pemkab Murung Raya untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan keagamaan guna memenuhi kebutuhan penyuluh agama maupun tenaga pengajar madrasah dan TPA di desa-desa," ungkap Fitriadi.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun 2025.
Namun demikian, Fitriadi mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, bukan alasan untuk berpuas diri.
"Raihan opini WTP patut diapresiasi. Namun kami berharap pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sehingga setiap kebijakan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Murung Raya," pungkasnya. (*)
(faidh/satuhabar)