 |
| Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di salah satu SPBU. Pemerintah mempercepat distribusi pasokan ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Meski sempat terjadi antrean di sejumlah daerah, pemerintah memastikan stok BBM nasional masih berada pada level aman. (Dok. Detik.com) |
SATUHABAR.COM, JAKARTA – Lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa pekan terakhir mendorong pemerintah mempercepat distribusi pasokan ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Meski sempat terjadi antrean di sejumlah daerah, pemerintah memastikan stok BBM nasional masih berada pada level aman.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah telah menginstruksikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina untuk mengevaluasi distribusi BBM, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan secara signifikan.
"Kami sudah meminta BPH Migas bersama Pertamina melakukan pengecekan di lapangan. Yang menjadi perhatian saat ini adalah distribusinya agar pasokan lebih cepat sampai ke SPBU yang mengalami lonjakan konsumsi," kata Yuliot, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan keterbatasan stok BBM, melainkan meningkatnya permintaan masyarakat setelah banyak pengguna beralih dari BBM nonsubsidi ke Pertalite dan Biosolar. Karena itu, pemerintah terus mengawasi proses distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengungkapkan perubahan pola konsumsi masyarakat cukup signifikan sejak penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Hal tersebut menyebabkan konsumsi Pertalite maupun Biosolar meningkat di berbagai daerah, terutama di wilayah Sumatra.
"Dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi yang berdampak pada antrean di sejumlah SPBU. Selain itu juga sempat muncul pembelian dalam jumlah berlebihan atau panic buying," ujar Taufik.
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, konsumsi Pertalite selama Juli 2026 meningkat sekitar 9,4 persen dibandingkan rata-rata normal harian. Sementara itu, konsumsi Biosolar melonjak hingga hampir 13,9 persen. Sebaliknya, penggunaan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series mengalami penurunan sekitar 18 persen.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina telah mengambil sejumlah langkah percepatan distribusi. Mulai dari penambahan armada mobil tangki, penambahan pengemudi, peningkatan frekuensi pengiriman BBM dari terminal ke SPBU, hingga memperpanjang jam operasional di sejumlah SPBU yang memiliki tingkat permintaan tinggi.
"Kami terus memperkuat distribusi dengan menambah armada, mempercepat pengiriman, dan memperpanjang operasional SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secepat mungkin," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa meningkatnya konsumsi BBM subsidi juga diikuti dengan bertambahnya kasus penyalahgunaan. Berbagai modus ditemukan di lapangan, mulai dari penggunaan QR Code tidak sah, kendaraan yang dimodifikasi, hingga pembelian berulang untuk diperjualbelikan kembali.
"Pengawasan terus kami lakukan. Tahun ini sudah lebih dari 307 ribu QR Code kami blokir karena terindikasi disalahgunakan. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar subsidi BBM benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak," kata Wahyudi.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya turut meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia memastikan pemerintah bersama DPR menjamin stok BBM nasional mencukupi dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan hingga akhir tahun 2026.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok BBM aman dan pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap berlaku hingga akhir tahun fiskal 2026. Yang terpenting sekarang adalah menjaga distribusi tetap lancar dan menghindari panic buying," tegas Bambang. (*)
Sumber: Bisnis.com