Sekolah Kekurangan Murid di Kotim Akan Dipetakan, Pemkab Pertimbangkan Penataan

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi


SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan melakukan pemetaan terhadap sejumlah sekolah dasar (SD) yang mengalami kekurangan murid, termasuk sekolah yang tidak lagi mendapatkan peserta didik baru.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Penyampaian Hasil Reses DPRD Kabupaten Kotim di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, Senin (27/7/2026).

Menurut Umar, kondisi tersebut menjadi salah satu fenomena yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya kecamatan dan desa. Sebagian masyarakat kini memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang dikelola perusahaan perkebunan swasta (PBS).

“Setiap PBS itu mempunyai sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, bahkan ada yang SMA. Masyarakat barangkali memilih sekolah di PBS karena gratis, kemudian kualitas SDM pendidik dan nonkependidikannya juga bagus,” ujarnya.

Perubahan pilihan masyarakat tersebut berdampak pada sejumlah sekolah yang dikelola pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terlebih dahulu memetakan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik untuk menentukan langkah selanjutnya.

Umar mengatakan, apabila terdapat sekolah yang sudah tidak lagi memiliki murid, pemerintah dapat melakukan penataan dengan mengalihkan siswa ke sekolah terdekat. Penataan tersebut juga akan mempertimbangkan sekolah yang berada di bawah binaan perusahaan.

“Bagi SD-SD yang memang sudah tidak ada siswanya, tentunya akan kita konversikan. Siswanya akan kita alihkan ke SD-SD yang terdekat,” jelasnya.

Selain pengalihan siswa, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan untuk menutup sekolah yang sudah tidak memiliki peserta didik. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan pemerintah.

Meski demikian, Umar menegaskan bahwa keputusan tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan. Pemerintah daerah tetap akan berupaya memberikan layanan pendidikan yang layak bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik serta fasilitas sekolah.

“Kita akan evaluasi, SD kita akan petakan, SD-SD mana saja yang memang kekurangan murid tersebut,” pungkasnya. (*)


(sal/satuhabar)
Lebih baru Lebih lama