SATUHABAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi potensi ekonomi bernilai fantastis dari pasar karbon global. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa pengelolaan emisi gas rumah kaca tidak sekadar menjadi langkah menjaga kelestarian bumi, melainkan juga peluang bisnis lingkungan bernilai triliunan rupiah yang kerap dijuluki sebagai 'perdagangan gaib'.
Melalui skema konversi emisi menjadi kredit karbon, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjual komoditas hijau tersebut di pasar internasional. Untuk menangkap peluang emas ini, pemerintah menggencarkan serangkaian program pemulihan ekosistem yang memiliki dampak ekonomi langsung, salah satunya adalah rehabilitasi kawasan hutan mangrove.
Jumhur mencontohkan, modal penanaman dan perawatan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp200 juta. Namun, potensi pendapatan yang bisa diraih dari penyerapan karbon di area tersebut mampu menembus angka Rp1,5 miliar.
"Kawasan mangrove dengan luas area 1 ha bisa menyerap 3.000 ton CO2 equivalen. Saat ini harga karbon berkisar 7-10 dolar AS per ton karbon CO2, bahkan bisa sampai 90 dolar AS. Lalu katakanlah hitungan di tengah-tengah saja harganya misalnya 30 dolar AS. Jadi bila dihitung 30 dolar AS dikalikan 3.000 ton maka hasilnya mencapai 90.000 dolar AS atau setara Rp1,5 miliar. Padahal modalnya hanya Rp200 juta dan dalam 3 tahun bisa dapat Rp1,5 miliar," ujar Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (26/7/2026).
Meskipun perhatian investor asing terhadap pasar karbon dalam negeri cukup tinggi, Jumhur menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dan kedaulatan pelaku ekonomi domestik agar dapat menjadi pemain utama di negeri sendiri sebelum menyerahkannya kepada pihak luar.
"Saya sebutnya ini perdagangan gaib, sebab barangnya tidak jelas tapi harganya bisa ribuan triliun rupiah. Saat ini semua orang matanya ke kita semua. Nah maksud saya dalam perdagangan gaib ini kita ikut serta gitu lho. Saya selaku Menteri LH lebih konsen mengutamakan kita bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon ini," tegasnya.
Tinggi dan mendesaknya pengembangan ekonomi hijau ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan dana penanganan iklim nasional yang sangat besar. Merujuk pada dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), target pengurangan emisi Indonesia hingga tahun 2030 diproyeksikan membutuhkan investasi lebih dari Rp50.000 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut memicu lahirnya berbagai skema pendanaan fleksibel, baik melalui pasar karbon wajib (compliant) maupun sukarela (voluntary), guna mempercepat penurunan emisi sekaligus menyerap emisi karbon secara berkelanjutan.
"Itu tidak mungkin dilakukan pemerintah. Akhirnya ada skema-skema, bisa compliant atau voluntary, mandatory dan lain sebagainya. Semua dilakukan dalam rangka menekan emisi atau menyerap emisi karbon tadi," tutupnya. (*)
Sumber: detikfinance