![]() |
| Foto Ilustrasi |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir mulai menuai sorotan. Pemerintah Kota Palangka Raya meminta PT PLN memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat terkait kondisi yang menyebabkan terganggunya pasokan listrik tersebut.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan hingga saat ini banyak warga menyampaikan keluhan dan mempertanyakan penyebab seringnya pemadaman listrik yang terjadi. Namun, pemerintah daerah belum memperoleh informasi yang cukup untuk memberikan penjelasan secara pasti kepada masyarakat.
Menurut Fairid, keterbukaan informasi dari PLN sangat penting guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat yang terdampak gangguan listrik.
“Banyak masyarakat yang bertanya dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah kota. Karena itu kami berharap PLN dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga dan sektor usaha, gangguan listrik tersebut juga mulai memengaruhi fasilitas publik yang dikelola pemerintah daerah. Salah satunya adalah sistem penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan akibat tegangan listrik yang tidak stabil.
Fairid menjelaskan, fluktuasi voltase listrik menyebabkan sejumlah lampu jalan mengalami pemadaman mendadak, gangguan sistem, hingga kerusakan pada perangkat pendukung yang membutuhkan perbaikan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama pada malam hari ketika penerangan jalan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
“Selain pemadaman, naik turunnya tegangan listrik juga berdampak pada fasilitas pemerintah. Beberapa lampu penerangan jalan mengalami gangguan bahkan ada yang mengalami kerusakan,” katanya.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap PLN segera menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai penyebab gangguan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta perkiraan waktu pemulihan jaringan listrik secara normal.
Menurut Fairid, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas agar dapat memahami situasi yang terjadi sekaligus menyesuaikan aktivitas sehari-hari selama masa gangguan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara penyedia layanan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan yang berdampak luas.
Dengan adanya penjelasan resmi dari PLN, diharapkan keresahan masyarakat dapat berkurang dan proses penanganan gangguan kelistrikan dapat berjalan lebih efektif hingga kondisi pasokan listrik kembali stabil di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. (*)
(dho/satuhabar)
