 |
| DPRD Kotim menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode BBM bersubsidi dan mendorong pembentukan Satgasus untuk memperketat pengawasan di SPBU. |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyanoor, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai barcode yang tercatat telah digunakan untuk pengisian BBM, padahal pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian.
Hal tersebut menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan mengenai ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM di Kotim.
Akhyanoor meminta petugas SPBU lebih teliti saat melayani pengisian BBM bersubsidi dengan memastikan barcode yang digunakan sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
“Kalau tidak sesuai dengan barcode dengan nomor plat, tidak usah diisi bahan bakar yang bersubsidi,” ujarnya.
Ia menyebut, terdapat laporan masyarakat yang mengaku barcode miliknya telah digunakan, meskipun yang bersangkutan belum melakukan pengisian BBM. Bahkan, menurutnya, ada laporan mengenai satu kendaraan yang diduga dapat melakukan pengisian beberapa kali dengan menggunakan barcode berbeda.
Kondisi tersebut, kata Akhyanoor, perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, apabila ditemukan kendaraan dengan kondisi mencurigakan, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat nomor polisi. Identitas kendaraan lainnya juga dapat diperhatikan untuk memastikan kesesuaiannya.
“Seri mesin tidak mungkin berubah,” katanya.
Akhyanoor juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) yang melibatkan berbagai unsur terkait sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
Ia berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah penyalahgunaan barcode sekaligus membantu mengurangi antrean panjang di SPBU.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Kotim, Lucky Hariyanto, menjelaskan distribusi BBM ke SPBU dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi stok dan kebutuhan masing-masing lokasi.
Menurut Lucky, ketersediaan stok setiap SPBU berbeda sehingga pengiriman BBM tidak dapat dilakukan secara serentak. Apabila suatu SPBU masih memiliki persediaan, mobil tangki dapat diarahkan ke SPBU lain yang lebih membutuhkan pasokan.
“Pengiriman itu disesuaikan sama ketersediaan stok yang ada di masing-masing SPBU,” jelasnya.
Lucky juga mengatakan pengiriman BBM tidak harus dilakukan setiap hari. Penyaluran menyesuaikan permintaan dan persediaan yang masih tersedia di masing-masing SPBU.
“Kalau masih ada stoknya, masa mau dikirim lagi? Luber nanti,” ujarnya.
Ia menjelaskan volume penyaluran juga berbeda-beda tergantung kebutuhan SPBU dan jenis produk. Untuk Pertalite, pengiriman berada pada kisaran 8 hingga 24 kiloliter (KL) per SPBU. Sementara Pertamax juga berada pada rentang 8 hingga 24 KL.
Lucky menambahkan, armada mobil tangki tidak hanya melayani SPBU di kawasan perkotaan, tetapi bergerak menyesuaikan kebutuhan di berbagai wilayah.
Dengan pengawasan yang diperkuat serta distribusi yang disesuaikan dengan kondisi stok, DPRD Kotim berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan antrean panjang di SPBU dapat ditekan.(*)
(sal/satuhabar)