 |
| Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Murung Raya - Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pedagang pengecer kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Murung Raya. Harga BBM yang dijual pengecer tidak berizin dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada pengecer yang memiliki izin.
Untuk jenis Pertamax, misalnya, harga di tingkat pengecer tidak berizin disebut berkisar Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per liter. Bahkan, ada warga yang mengaku harus membeli dengan harga mencapai Rp30 ribu per liter.
Sementara pengecer berizin mendapatkan pasokan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Puruk Cahu dan menjual BBM sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp20 ribu per liter.
Persoalan muncul ketika pasokan dari SPBU tidak selalu tersedia secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan stok pada sejumlah pengecer berizin kerap kosong dan masyarakat akhirnya beralih membeli BBM kepada pengecer tidak berizin dengan harga yang lebih mahal.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan ketersediaan serta harga BBM melalui laporan masyarakat maupun informasi yang berkembang di lapangan dan media sosial.
“Kita melihat situasional dan kondisional secara umum, terutama nasional Indonesia, yang kedua regional Kalimantan, yang ketiga wilayah kita Murung Raya. Kita ikuti terus perkembangan dari media sosial maupun person to person yang menyampaikan kepada kita,” kata Rumiadi, Selasa (1/9/2026).
Menurut Rumiadi, persoalan distribusi BBM merupakan bagian dari sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain BBM, ketersediaan air bersih serta distribusi barang dan jasa, terutama menuju wilayah hulu Murung Raya, juga menghadapi tantangan tersendiri.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, serta pengusaha SPBU untuk membahas kondisi distribusi dan ketersediaan BBM.
“Pada dasarnya, kalau distribusi memang ada sedikit kendala, tetapi tetap lancar untuk kebutuhan Murung Raya. Mengenai ada sedikit lonjakan harga, ini yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah, bagaimana melakukan komunikasi-komunikasi dan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Rumiadi menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar persoalan pasokan dan harga BBM dapat ditangani secara bersama. Menurutnya, adanya acuan harga yang jelas penting untuk mencegah lonjakan yang berpotensi membebani masyarakat.
Ia mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah dan unsur terkait berencana kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan tersebut.
“Insyaallah dalam minggu ini kita akan melakukan rapat koordinasi. Nanti DPRD, Pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, bahkan tidak menutup kemungkinan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) yang menjadi salah satu leading sector akan dilibatkan,” jelasnya.
Rumiadi juga mengajak media massa membantu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait kondisi distribusi dan harga BBM di Murung Raya. Ia menilai informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru mengenai ketersediaan maupun harga BBM.
Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Ketersediaannya juga berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah hulu.
“Kita secara pribadi maupun secara kelembagaan menaruh perhatian yang sangat positif karena ini kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan BBM itu untuk melancarkan barang dan jasa, baik individu maupun para pelaku ekonomi, dalam rangka memberikan distribusi kepada konsumen dan sebagainya,” pungkas Rumiadi.
(sal/satuhabar)