SATUHABAR.COM, KALSEL - Banjarbaru - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan kali ke-12 secara berturut-turut Pemkab Banjar mendapat opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, kepada Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua DPRD Banjar Agus Maulana, pada Senin (26/5/2025) lalu, di kantor BPK Kalsel, Banjarbaru.
Diberikan atas Empat Kriteria Penilaian
Andriyanto menjelaskan, BPK memberikan opini WTP berdasarkan empat indikator penting, yaitu:
- Kecukupan bukti atas laporan keuangan,
- Kelengkapan pengungkapan informasi,
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurutnya, Pemkab Banjar berhasil memenuhi seluruh kriteria tersebut dengan baik, sehingga berhak mendapatkan opini WTP kembali.
"Ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah dilaksanakan secara transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan," ujar Andriyanto.
Hasil Kerja Keras dan Kolaborasi
Bupati Banjar Saidi Mansyur menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. Ia menyebut keberhasilan meraih WTP ke-12 ini adalah hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas publik.
"Alhamdulillah, ini bukan hanya penghargaan, tapi tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan tata kelola yang baik, bersih, dan profesional," kata Saidi.
Ia berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Banjar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran daerah.
Banjar Konsisten Jaga Transparansi
Opini WTP dari BPK merupakan bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Raihan ke-12 ini memperkuat citra positif Pemkab Banjar sebagai daerah yang konsisten menjalankan prinsip good governance dan transparansi fiskal. (*)
(sal/satuhabar)