 |
| Wakil Bupati Kotim Irawati, menemui massa warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemkab Kotim, Rabu (25/9/2025). (Dok. TribunKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Sampit - Ratusan warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemkab Kotim, Rabu (25/9/2025).
Massa menyuarakan penolakan terhadap PT Agrinas yang dianggap berusaha memaksakan kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar dan mengintervensi koperasi desa. Kehadiran perusahaan tersebut dinilai mengancam hak masyarakat adat yang selama ini mengelola lahan melalui koperasi.
“Seharusnya negara hadir melindungi rakyat, bukan sebaliknya ikut merampas hak masyarakat adat,” tegas Ketua Umum Panglima Pusat Mandau Telawang, Ricko Kristolelu, dalam orasinya.
Ia menilai langkah perusahaan tanpa musyawarah dengan masyarakat adat jelas bertentangan dengan falsafah Huma Betang.
10 Tuntutan Aksi
Dalam aksinya, massa membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
-
Negara diminta melindungi hak hidup dan penghidupan masyarakat adat.
-
Penataan ruang harus menyesuaikan dengan perkembangan penduduk.
-
Lahan koperasi dan perseorangan tidak boleh diambil alih oleh KSO luar.
-
Menolak campur tangan pihak luar di lahan masyarakat serta menuntut transparansi PT Agrinas terkait luas lahan di Kalteng.
-
Warga berhak tetap mengelola lahan mereka secara mandiri.
-
Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap petani.
-
Bupati dan DPRD diminta memperkuat keberadaan koperasi berkelanjutan.
-
Mitra perusahaan wajib mengembalikan lahan yang telah disita ke masyarakat.
-
Perpres Nomor 05 Tahun 2025 dianggap tidak sesuai dengan realitas PT Agrinas Palma Nusantara.
-
Mendesak adanya dialog langsung dengan PT Agrinas untuk mencari solusi adil.
Pemkab Kotim Turun Tangan
Menanggapi gelombang protes itu, Wakil Bupati Kotim, Irawati, meminta jajaran camat segera melakukan pemetaan lahan masyarakat, baik lahan pribadi maupun yang bermitra dengan perusahaan, terutama di kawasan hutan.
“Hasil pemetaan tersebut harus segera dilaporkan ke Bapak Bupati. Nantinya, Gubernur Kalteng akan memimpin pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Kalteng di Jakarta,” kata Irawati.
Ia berharap pertemuan tingkat provinsi dan pusat itu dapat melahirkan keputusan yang adil bagi masyarakat.
“Mari kita doakan Bapak Gubernur dan Bupati agar diberikan kesehatan serta kekuatan memperjuangkan aspirasi kita,” imbuhnya. (*)
(sal/satuhabar)