 |
| Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. (Dok. detik.com) |
SATUHABAR.COM, JAKARTA – Kabar baik bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan III tahun 2026 akan mulai disalurkan pada 20 Juli 2026 dan berlangsung hingga September mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan proses penyaluran kini memasuki tahap akhir setelah Kemensos menerima data terbaru hasil pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini pemerintah tengah melakukan proses pembersihan (cleansing) data guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.
"Bansos triwulan III sedang kita proses. Kemarin kita sudah menerima data terbaru dari BPS, sekarang sedang dilakukan cleansing. Insya Allah dalam dua hingga tiga hari ke depan selesai, sehingga paling lambat tanggal 20 Juli bantuan sudah mulai disalurkan," ujar Gus Ipul, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, pembaruan data tersebut menyebabkan adanya perubahan daftar penerima bantuan. Sebagian keluarga tetap memperoleh bantuan, sebagian lainnya tidak lagi masuk kategori penerima, sementara terdapat pula keluarga baru yang dinilai layak mendapatkan bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi terbaru.
Gus Ipul menegaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang aktif melakukan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah sangat menentukan kualitas data penerima bansos.
"Kami mengapresiasi daerah-daerah yang proaktif memperbarui data. Semakin baik data yang disampaikan, maka semakin tepat pula bansos diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak," katanya.
Berdasarkan catatan Kemensos, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi daerah paling aktif melakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Sementara itu, Kota Bekasi tercatat sebagai pemerintah kota yang paling banyak mengirimkan pembaruan data.
Proses pemutakhiran dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT dan RW, kemudian dibahas melalui musyawarah desa atau kelurahan sebelum diteruskan ke Dinas Sosial. Selanjutnya, data ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan dikirim ke Kemensos. Setelah diverifikasi serta divalidasi oleh BPS, data tersebut dikembalikan ke Kemensos sebagai dasar penyaluran bantuan sosial setiap tiga bulan.
"Intinya, melalui mekanisme pemutakhiran ini kami ingin memastikan bansos benar-benar diterima oleh mereka yang memang berhak," tegas Gus Ipul.
Selain memastikan ketepatan sasaran, pemerintah juga mulai mengubah pola penyaluran bansos melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung konsep "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya."
Menurut Gus Ipul, keluarga penerima manfaat nantinya tidak hanya menerima bantuan tunai, tetapi juga akan dibekali berbagai program yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi sehingga secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
"Setelah bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak, kami akan lanjutkan dengan program pemberdayaan. Jadi tidak hanya memberi bansos, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka agar bisa naik kelas dan mandiri," ujarnya.
Pada tahun 2026, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu keluarga penerima manfaat mengikuti program pemberdayaan. Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga melalui hasil asesmen.
Bentuk pemberdayaan yang disiapkan meliputi peningkatan keterampilan kerja, perluasan akses usaha dan pasar, serta pemberian dukungan aset produktif bagi keluarga yang ingin mengembangkan usaha.
"Kami akan melihat kebutuhan masing-masing keluarga. Ada yang memerlukan pelatihan keterampilan, ada yang membutuhkan tambahan aset usaha, dan ada pula yang cukup dibantu membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Harapannya, mereka ke depan mampu mandiri dan tidak lagi bergantung pada bansos," pungkas Gus Ipul. (*)
Sumber: finance.detik.com