 |
| Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Eddy Elminsyah Jaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual di Command Center Banjarbaru, Senin (20/7/2026). (Dok. MCKalsel) |
SATUHABAR.COM, KALSEL - BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dengan memperketat pemantauan di pasar tradisional maupun modern. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menyiapkan skema intervensi melalui pelaksanaan pasar murah apabila terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas strategis.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Eddy Elminsyah Jaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual di Command Center Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Eddy mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga pada pekan ketiga Juli, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, perkembangan harga di Kalimantan Selatan masih berada dalam kondisi yang relatif stabil.
"Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari pemantauan minggu ketiga Juli memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Namun di Kalimantan Selatan, harga telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Harganya masih berada di bawah harga acuan penjualan," ujar Eddy.
Meski situasi harga masih terkendali, ia menegaskan pemerintah provinsi tidak akan mengurangi intensitas pengawasan. Pemantauan secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita berharap kondisi ini tetap terjaga. Walaupun demikian, pengawasan di pasar-pasar harus terus dilakukan agar harga minyak goreng tidak melampaui harga eceran tertinggi, begitu juga harga cabai dan komoditas lainnya tidak melebihi harga acuan penjualan yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional," katanya.
Menurut Eddy, pengendalian harga pangan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga laju inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Kalimantan Selatan telah menyiapkan program pasar murah yang akan dijalankan apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga yang memerlukan intervensi pemerintah.
"Untuk pasar murah nantinya akan dilaksanakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan. Mereka akan memantau titik-titik yang memerlukan pelaksanaan pasar murah, terutama sebagai bentuk intervensi pasar agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan," jelasnya.
Ia berharap sinergi seluruh pihak dalam pengendalian inflasi dapat terus diperkuat sehingga stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang berlebihan dan kondisi perekonomian daerah dapat terus terpelihara. (*)
(yus/satuhabar)