 |
| Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha. (Dok. MCKalsel) |
SATUHABAR.COM, KALSEL - BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat upaya peningkatan kualitas sanitasi melalui penguatan pengelolaan air limbah domestik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Air Limbah Domestik Tahun 2026 yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan di bidang sanitasi.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses sanitasi yang aman sekaligus mendukung pencapaian target Universal Access Sanitasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, mengatakan keberhasilan pembangunan sektor sanitasi memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan sanitasi yang berkualitas.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan undangan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat dalam meningkatkan pengelolaan air limbah domestik di daerah," ujar Ryan, Rabu (22/7/2026).
Ryan menjelaskan, persoalan air limbah domestik masih menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius. Apabila tidak dikelola secara benar, limbah rumah tangga dapat mencemari sungai maupun air tanah, sekaligus meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.
"Air limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan yang belum memadai dapat berdampak pada pencemaran badan air, menurunnya kualitas air tanah, meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat," katanya.
Ia mengungkapkan, Kalimantan Selatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pengelolaan sanitasi, di antaranya keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah, pengelolaan lumpur tinja yang belum optimal, hingga perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar berbagai program peningkatan akses sanitasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat maupun kualitas lingkungan.
"Karena itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar peningkatan akses aman air limbah domestik dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Ryan.
Melalui forum sosialisasi tersebut, pemerintah juga ingin memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan urusan air limbah domestik, sekaligus menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan sanitasi yang berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Ryan berharap kegiatan tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman, berbagi solusi, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni.
"Kami berharap forum ini menjadi wadah untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sanitasi yang aman dan berkelanjutan," tutupnya.
Melalui penguatan tata kelola air limbah domestik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis target peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai, sehingga kualitas lingkungan terus membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. (*)
(yus/satuhabar)