 |
| Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI. Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, yang mengikuti jalannya rapat secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026).
Selain Anang Dirjo, hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat, yang secara khusus mengikuti pembahasan terkait perkembangan harga pangan dan kesiapan daerah menghadapi musim kemarau.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam paparannya, pihak BPS menyampaikan perkembangan terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data historis, bulan Juli kerap diwarnai tren kenaikan inflasi yang didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Meski demikian, tren nasional per 17 Juli 2026 menunjukkan perbaikan, di mana hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, yakni Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Jumlah kabupaten/kota yang mencatatkan kenaikan IPH pun menurun dari 78 daerah menjadi 69 daerah dibandingkan pekan sebelumnya.
Beberapa komoditas strategis turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut, di antaranya beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut, sementara harga bawang putih rata-rata berada di kisaran Rp42.560 per kilogram atau sekitar 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, harga sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional, meskipun di sejumlah daerah harganya masih bertahan di atas harga acuan.
Kementerian Pertanian dalam kesempatan tersebut turut memaparkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino. Langkah-langkah itu meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, hingga penguatan cadangan beras nasional yang saat ini tercatat mencapai sekitar 5,24 juta ton. Pemerintah daerah turut diminta untuk memperketat pengendalian organisme pengganggu tanaman serta memperluas kerja sama antardaerah guna menjaga kestabilan pasokan bawang merah dan cabai.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa harga bawang putih di tingkat nasional per 17 Juli 2026 berada pada rata-rata Rp38.858 per kilogram, atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga tercatat masih cukup signifikan terutama di kawasan Indonesia Timur, sehingga pemerintah pusat terus berupaya memperlancar arus distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk untuk komoditas impor tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar realisasi impor bawang putih segera dievaluasi dan dipercepat, sehingga kuota yang telah disetujui dapat benar-benar terealisasi guna menjaga kecukupan pasokan di pasaran.
Pada bagian lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen, agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat fluktuasi harga pangan. Bapanas turut meminta agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga upaya stabilisasi harga pangan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif.
Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar jalur distribusi, serta mengantisipasi dampak musim kemarau, sehingga laju inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan nasional dapat terus terjaga. (*)
(dho/satuhabar)