 |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Murung Raya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi cuaca dan kabut asap yang mulai memberikan dampak serius terhadap masyarakat.
Keprihatinan tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai seorang anak yang meninggal dunia dan diduga terdampak parahnya paparan kabut asap. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat kembali terjadi saat musim kemarau.
Rumiadi mengatakan, kondisi cuaca ekstrem yang bersifat musiman memang tidak dapat dikendalikan secara instan. Namun, menurutnya, situasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Ya, kita prihatin karena situasi cuaca ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, dalam tanda kutip ya, karena ini siklus musiman,” ujar Rumiadi usai memimpin rapat paripurna di Puruk Cahu, Selasa (1/9).
Ia menilai, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menangani dampak ketika kabut asap sudah terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan dan mempersiapkan berbagai kebutuhan penanggulangan sejak dini.
Menurut Rumiadi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana kabut asap. Dengan persiapan yang lebih baik, dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat diharapkan dapat ditekan.
Rumiadi juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai kemungkinan terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran dan memunculkan kembali kabut asap apabila tidak diantisipasi secara matang.
“Nah, ini yang kita khawatirkan, mohon maaf, tapi nauzubillah, ini kemarau berkepanjangan, nanti setelah ini merebak penyakit muntaber lagi, jadi tersambung lagi masalahnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, fenomena alam memang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana berjalan secara optimal.
“Ini tidak bisa kita ingkari, tapi bagaimana kita menyiapkan SDM, infrastruktur, supaya bisa ini diantisipasi. Ini yang kita inginkan dan pendapat dari kita untuk pemerintah daerah agar lebih siap lagi menghadapi bencana apa pun,” demikian Rumiadi.
(sal/satuhabar)