 |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Anang Dirjo (tengah) menerima piagam penghargaan dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Satriyo Adi Sasongko (kiri), disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Farid Wajdi (kanan), pada FGD Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi dan DBH Sawit untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (28/7/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota yang memanfaatkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Reboisasi demi melindungi para pekerja sektor rentan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faisal Rahman, menilai sinergi yang terbangun antara Pemprov Kalteng, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di ranah perkebunan dan kehutanan.
"Sinergi tersebut menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBH Dana Reboisasi dan DBH Sawit guna memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Faisal Rahman saat menyapa peserta FGD secara daring, Selasa (28/7/2026).
Faisal menegaskan bahwa keberhasilan sebuah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan jaminan keselamatan serta perlindungan sosial para tenaga kerjanya dari risiko lapangan.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana para pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko sosial maupun pekerjaan," tegasnya.
Untuk menjangkau puluhan ribu pekerja yang ditargetkan dalam regulasi terbaru Kementerian Keuangan, Faisal berharap adanya keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha di Kalimantan Tengah.
"Mari jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh bahwa pemanfaatan DBH tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat," tutup Faisal. (*)
(dho/satuhabar)