 |
| Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Bersama Wagub Edy Pratowo, berbincang di sela penyambutan kedatangan Menkopolkam RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Jumat (31/7/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya bergerak cepat mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Instruksi tersebut disampaikan seiring kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ke Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026).
Kedatangan Menkopolkam di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya disambut langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran sebelum rombongan melanjutkan agenda peninjauan ke Posko Karhutla Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Agustiar menegaskan, waktu yang masih disertai hujan pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah mengingat puncak musim kemarau diperkirakan segera tiba.
"Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026," kata Agustiar.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan tingkat kerawanan di daerah masing-masing. Penetapan status siaga, menurutnya, harus dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.
"Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel," tegasnya.
Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh kepala daerah agar setiap keputusan penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah antisipasi tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah digelar sehari sebelumnya. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama BNPB membahas strategi penguatan pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya titik api selama musim kemarau.
Berdasarkan pemantauan cuaca dan iklim hingga 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 107 titik panas tersebar di Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, mencapai 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik. Meski belum terpantau adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin mengering membuat kewaspadaan terus ditingkatkan.
Turut mendampingi Gubernur dalam penyambutan Menkopolkam antara lain Kepala BNPB RI Suharyanto, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (*)
(dho/satuhabar)